INFORMASI -> Berita dan Kegiatan
share on: facebook | twitter


back

Menpera Serahkan Pembangunan PSU Perumahan ke Pengembang


JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyerahkan sepenuhnya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan seperti jalan dan drainase kepada para pengembang.

"Pembangunan PSU Perumahan nantinya akan dilaksanakan oleh pengembang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenpera," ungkap Djan Faridz saat memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Hunian Berimbang dan Pelaksanaan PSU Tahun 2012 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Sebagaimana diungkapkan Menpera, sebelumnya pembangunan PSU dilaksanakan kontraktor. Namun, berdasarkan evaluasi atas fakta di lapangan banyak terjadi kekurangan serta komplain dari para pengembang masalah PSU dievaluasi.

lebih lanjut Menpera mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam pasal 38 ayat 5 huruf h, menyatakan pekerjaan pengadaan PSU di lingkungan perumahan bagi MBR memungkinkan dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan melalui penunjukan langsung kepada pengembang/ developer yang bersangkutan.

Bantuan PSU yang akan dibangun pengembang, tegasnya, tentunya harus disepakatai lebih dahulu agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah dibuat Kemenpera.

"Bantuan PSU dan FLPP akan saling komplementer sehingga pengembang akan lebih terpacu untuk meningkatkan suplai perumahan untuk MBR dengan harga sesuai ketentuan FLPP. Dan masyarakat juga diuntungkan karena dapat membeli rumah layak huni dengan harga yang terjangkau," katanya.

Deputi Pengembangan Kawasan Hazaddin T Sitepu menjelaskan, melalui kebijakan PSU seharusnya para pengembang lebih nyaman dan lebih baik dalam pengerjaan PSU di kawasan sendiri.

Pasalnya, kebijakan ini sendiri juga lahir karena adanya permintaan pengembang di lapangan. Tas hal itu Kemenpera,, menurutnya, akan menagih apabila pengerjaan PSU ke pengembang kalau ada yang tidak sesuai.

"Karena pada dasarnya kebijakan ini untuk membantu MBR dalam memiliki rumah yang terjangkau," ujarnya.

Ke depan, imbunya, akan ada tim dari Kemenpera, Dinas PU dan Perumahan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi, serta konsultan yang akan menjadi supervisi pembangunan PSU ke lapangan.

"Pada tahun 2012 setidaknya ada usulan pembangunan PSU sebanyak 143.000 unit rumah. Padahal pada tahun ini kami hanya mengalokasikan anggaran bantuan PSU untuk 126.000 unit rumah. Nantinya seluruh permohonan itu akan kami verifikasi terlebih dulu," katanya. (*)

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Indeks Berita


Info Rapat Kerja

Selengkapnya...


Regulasi & Perundangan

Selengkapnya...